Bagaimana Kebijakan dan Insentif Pemerintah Mendukung Perkembangan Kendaraan Listrik?

Di era dimana terhadap lingkungan semakin tinggi, kendaraan listrik (EV) hadir sebagai solusi mobilitas yang lebih berkelanjutan. Berbeda dengan kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil, EV menggunakan baterai sebagai sumber energi, sehingga menghasilkan emisi gas buang yang minim, bahkan nol.

Karena itulah, dengan mengadopsi EV secara luas tentu menawarkan berbagai manfaat, seperti mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan energi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, hingga memicu kemajuan teknologi. Menyadari potensi tersebut pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengambil langkah strategis terkait EV. Untuk mengetahui apa saja kebijakan kendaraan listrik di Indonesia, simak penjelasan berikut ini.

Kebijakan Pemerintah Terkait Kendaraan Listrik di Indonesia

Untuk mendukung transaksi energi dari kendaraan konvensional ke EV, pemerintah membuat berbagai kebijakan. Berikut ini adalah regulasi dan kebijakan kendaraan listrik di Indonesia yang perlu Anda tahu.

1. Regulasi Emisi

Pemerintah di seluruh dunia menetapkan regulasi emisi yang ketat untuk mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi. Regulasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. 75 Tahun 2019 yang menetapkan standar emisi Euro 4 untuk kendaraan bensin dan Euro 4 untuk kendaraan diesel. 

Penerapan standar ini secara bertahap dimulai sejak tahun 2019 dan ditargetkan selesai pada tahun 2022. Kemudian untuk menuju standar emisi Euro 5 yang lebih ketat, yang ditargetkan berlaku mulai tahun 2025. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

2. Standar Kendaraan

Selain standar emisi untuk kendaraan konvensional, pemerintah juga menerapkan standar khusus untuk kendaraan listrik (EV). Standar ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan performa EV yang beredar di Indonesia. Aturan tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), ada dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2022.

Peraturan ini meliputi berbagai aspek seperti konsumsi energi, performa baterai, dan keselamatan. Dengan penerapan standar EV ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kendaraan listrik Indonesia bagi konsumen dan mendorong industri otomotif untuk mengembangkan EV yang lebih berkualitas.

3. Insentif Finansial

Meskipun perkembangan kendaraan listrik di Indonesia yang cukup pesat, pemerintah menyadari harga awal kendaraan listrik (EV) masih menjadi salah satu hambatan utamanya. Jadi, pemerintah juga memiliki kebijakan terkait insentif finansial untuk kendaraan listrik supaya lebih terjangkau bagi masyarakat. Beberapa insentif finansial tersebut seperti.

• Memberikan pembebasan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian EV roda empat tertentu yang memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%.
• Pemerintah menanggung 10% dari PPn atas pembelian EV roda empat tertentu dengan TKDN minimal 40% dan bus listrik tertentu dengan TKDN minimal 20%.
• Beberapa daerah di Indonesia menawarkan pengurangan atau pembebasan biaya registrasi untuk EV.
• Lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan pembiayaan menawarkan pinjaman khusus untuk pembelian EV dengan bunga lebih rendah dibandingkan pinjaman kendaraan konvensional.
• Beberapa program pemerintah menawarkan hibah untuk pembelian EV, terutama untuk sektor transportasi publik dan UMKM.

Contoh nyata dari kebijakan ini sudah diterapkan di Provinsi DKI Jakarta dengan memberikan subsidi Rp 15 juta untuk pembelian mobil listrik dan Rp 10 juta untuk motor listrik. Selain itu juga membebaskan aturan ganjil-genap pada mobil listrik yang tertuang khusus dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019. 

4. Perkembangan Infrastruktur Pendukung

Kesuksesan transisi menuju era kendaraan listrik (EV) tidak hanya bergantung pada teknologi dan daya tarik EV itu. Tetapi juga pada infrastruktur pendukung yang memadai. Salah satu aspek terpenting adalah ketersediaan stasiun pengisian daya (SPKLU) yang mudah diakses dan tersebar luas. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk memperluas jaringannya di seluruh wilayah. 

Upaya yang dilakukan misalnya melakukan kerjasama dengan PLN, BUMN lain, dan pihak swasta untuk mempercepat pembangunan SPKLU di berbagai lokasi strategis. Pemerintah juga  melakukan pemetaan kebutuhan SPKLU berdasarkan data sebaran EV dan pola mobilitas masyarakat. Lewat program “Green Energy Station” yang diluncurkan oleh Pertamina, pemerintah menargetkan pembangunan 1.500 SPKLU di seluruh Indonesia hingga tahun 2025.

Selain infrastruktur pengisian daya, pemerintah juga berfokus pada pengembangan teknologi baterai yang lebih efisien dan tahan lama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan performa EV dan membuatnya lebih kompetitif dengan kendaraan konvensional. Salah satu cara yang dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan negara lain untuk bertukar pengetahuan dan teknologi baterai EV.

5. Melakukan Kampanye dan Edukasi Publik

Transisi menuju era kendaraan listrik (EV) tidak hanya membutuhkan perubahan teknologi dan infrastruktur saja. Tetapi juga perubahan mindset dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, kampanye dan edukasi publik menjadi elemen penting dalam mendorong adopsi EV secara luas.

Pemerintah Indonesia menjalankan berbagai program kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat EV melalui iklan, artikel, dan program TV. Lewat berbagai media ini pemerintah menyampaikan informasi tentang keunggulan EV, seperti emisi gas buang lebih rendah, biaya operasional yang lebih hemat, dan manfaat bagi kesehatan dan lingkungan.

Selain kampanye kesadaran, pemerintah juga menyelenggarakan program edukasi. Program ini untuk bertujuan memberikan pengetahuan tentang cara menggunakan dan memelihara EV. Misalnya saja dengan menyediakan panduan dan tutorial online yang mudah diakses untuk membantu pengguna EV memahami cara menggunakan maupun merawat kendaraan..

6. Melakukan Kolaborasi Dengan Sektor Swasta

Transisi menuju era kendaraan listrik (EV) membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. Salah satu aspek penting adalah kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta dalam berbagai aspek pengembangan kendaraan listrik.

Misalnya saja, memberikan insentif dan dukungan bagi perusahaan swasta untuk memproduksi EV di Indonesia, sehingga meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan menciptakan lapangan pekerjaan. Contoh nyata yang dilakukan seperti bekerjasama dengan Hyundai untuk membangun pabrik baterai EV dan mengembangkan ekosistem EV di Indonesia. Selain itu, juga berkolaborasi untuk membangun SPKLU di beberapa titik di Jakarta dan mendorong penggunaan EV untuk armada Grab.

Tidak hanya itu untuk mendukung transisi energi, pemerintah memberikan berbagai insentif khusus bagi produsen yang berinvestasi dalam teknologi EV. Misalnya saja menawarkan tarif PPh yang lebih rendah bagi perusahaan yang memproduksi EV di Indonesia, bahkan membebaskan bea masuk untuk impor komponen kendaraan listrik tertentu.

Contoh Negara yang Berhasil Dalam Implementasi Kebijakan dan Insentif Terkait Kendaraan Listrik

Tidak hanya Indonesia, banyak negara di dunia telah menunjukkan komitmennya dalam transisi menuju era kendaraan listrik (EV). Beberapa negara telah berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan dan insentif untuk kendaraan listrik seperti.

• Norwegia: Norwegia adalah salah satu negara dengan adopsi kendaraan listrik tertinggi di dunia. Pemerintahnya memberikan berbagai insentif seperti pengecualian pajak, subsidi EV lebih besar, pembatasan kendaraan berbahan bakar fosil di beberapa area, dan sebagainya. Hasilnya, Norwegia berhasil menjadi negara dengan persentase kepemilikan EV tertinggi di dunia (lebih dari 80% pada tahun 2022) dan mengalami penurunan emisi gas buang serta meningkatkan kualitas udaranya.

• China: China telah menjadi pasar kendaraan listrik terbesar di dunia berkat dukungan pemerintah yang kuat. Insentif finansial, investasi dalam infrastruktur pengisian, dan regulasi emisi yang ketat hingga dukungan kuat untuk industri EV lokal. Hasilnya, tidak hanya penurunan emisi gas buang dan polusi udara, tetapi juga produsen dan pasar EV terbesar di dunia.

Jadi, dari dua negara tersebut dukungan dan komitmen pemerintah yang kuat sangat penting untuk keberhasilan adopsi kendaraan listrik. Karena kombinasi insentif yang menarik dan kebijakan tegas dapat mendorong adopsi EV lebih cepat. 

Tantangan dan Solusi Dalam Perkembangan Kendaraan Listrik di Indonesia

Kendaraan listrik (EV) menawarkan solusi mobilitas yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun, transisi menuju era EV membutuhkan upaya kolektif untuk mengatasi berbagai tantangan dan membuka peluang yang tersedia. Tantangan utamanya seperti.

• Biaya EV masih lebih tinggi daripada kendaraan konvensional, terutama karena biaya baterai.
• Jumlah stasiun pengisian daya (SPKLU) masih terbatas, terutama di luar kota besar.
• Masyarakat masih kurang mengetahui tentang manfaat dan cara kerja EV.
• Ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual EV masih terbatas.
• Kebijakan dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung EV.

Karena itulah sebagai solusi dari berbagai permasalah tersebut adalah dukungan pemerintah, swasta, dan berbagai pihak lainnya. Caranya bisa dengan memberikan insentif dan subsidi untuk pembelian EV serta pembangunan infrastruktur. Bahkan meningkatkan edukasi dan promosi publik tentang manfaat dan cara kerja EV.

Kesimpulan

Kebijakan dan insentif pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong adopsi kendaraan listrik. Manfaat utama dari kebijakan ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih sehat tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Jadi, dengan dukungan kebijakan tersebut harus berkelanjutan. Pemerintah perlu terus berinovasi dalam kebijakan dan insentif untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan transisi berjalan lancar.